Portal Indonesia
Habibie

Percepat Pembangunan Desa, Pemerintah Terapkan Skema Baru Pencairan DD

berita terkini
Suasana Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia nomor 205/2019 Kepada Kepala Desa.
ramadhan

PORTALINDONESIA.NET, BONDOWOSO - Presentase pencairan Dana Desa (DD) tahun ini berubah menjadi 40 persen pada tahap pertama dan tahap kedua, kemudian tahap terakhir 20 persen. Berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya yang pada termin satu pencairan sebanyak 20 persen, dan pada termin ke dua dan ke tiga yakni 40 persen. 

Perubahan porsentase pencairan tersebut menjadi salah satu dari banyak hal yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia nomor 205/PMK.07/2019 yang baru, tentang pengelolaan dana desa.

"Dengan harapan di awal tahun, desa sudah bisa melakukan kegiatan secara masif. Kalau uang 20 persen itu kan sedikit itu, mau ngapain. Kalau dikasih banyak  (40 persen) mereka diharapkan bisa langsung menggerakkan ekonomi," ujar Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso, Edy Poerwanto, usai acara Sosialisasi di Aula Sabha Bina, Kamis (21/1/2020).

Namun demikian, Kabupaten Bondowoso masih perlu menyiapkan Perbup. Karena Perbup menjadi dasar untuk mengetahui berapa besaran desa memperoleh DD/ADD. 

"Tadi disampaikan Perbupnya belum ada. Syarat pertama itu Perbup,"kata Edy pada awak media. 

Pada Peraturan Mentri Keuangan yang baru ini, jelas Edy, juga diatur perubahan terhadap pola penyaluran. Pada tahun ini, desa yang sudah siap bisa langsung mengajukan pencairan pada pemerintah daerah. Kemudian diikuti verifikasi oleh Pemerintah Daerah, yang selanjutnya diajukan pada KPPN. 

"Tahun kemarin begini, kalau 209 desa mau mengajukan ke kami, semua desa harus sudah siap. Sehingga, ketika ada desa yang tidak siap, maka akan berpengaruh pada desa yang sudah siap. Kalau kali ini tidak, desa siap bisa langsung,"ujarnya. 

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Abdurrahman, mengaku telah membahas Perbup terkait pengelolaan dana desa ini. Bahkan telah siap untuk didistribusikan ke desa-desa. Hanya saja, karena ada PMK baru ini, maka secara otomatis terpaksa diundur untuk disesuaikan dengan PMK yang baru.

"Tetapi bulan Januari ini Perbup itu sudah akan direvisi. Artinya, ini sudah dipahami  bersama. Artinya bukan kita ingin mengulur-ngulur waktu. Tidak," tukas Abdurrahman.

Reporter : Abror Rosi
Editor : Abdul Hakim
444
Berita Sebelumnya Polres Situbondo Ungkap Kasus Curanmor dan Obat Daftar G Barang Bukti 44 Ribu Pil Trex
Berita Selanjutnya Bupati Salwa Ajak Kapolres Baru Wujudkan Bondowoso Melesat 

Komentar Anda