Portal Indonesia
Habibie

Koperasi Citra Mandiri Dilaporkan ke Polisi, Ini Penjelasan Kuasa Hukum Pelapor

berita terkini
Kuasa hukum Jazila, Moh Taufiq, SH., MH., dan Moh. Syaifuddin, SH.,SPd.I
ramadhan

PORTALINDONESIA.NET, PROBOLINGGO - Beberapa hari lalu, Jazila (mantan karyawan PT Sampoerna Kraksaan), warga Dusun Silayar RT 02 RW 03, Desa Gregenan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, didampingi kuasa hukumnya, Moh Taufiq, SH., MH., dan Moh. Syaifuddin, SH.,SPd.I., melaporkan Koperasi Citra Mandiri ke pihak berwajib. 

Kuasa hukum Jazila, Taufiq mengatakan, kliennya telah melaporkan/mengadukan Koperasi Citra Mandiri ke Polsek Kraksaan pada tanggal 14 Januari 2020 lalu. 

"Klien kami melaporkan Koperasi Citra Mandiri itu bukan tanpa alasan," ungkap Taufiq, Sabtu (28/01/2020). 

Menurut Taufiq, setiap koperasi sebelum menjalankan usahanya yang berupa simpan pinjam/tabungan kepada masyarakat umum khususnya yang ada di Kabupaten Probolinggo, wajib mendapatkan ijin terlebih dahulu dari BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan itu adalah kewajiban yang mengandung konsekwensi pidana. 

"Karena jika koperasi belum mendapatkan ijin dari BI dan OJK maka secara hukum dia telah melanggar pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbank-an yang ancaman pidanya adalah maksimal 15 tahun serta denda maksimal 2 Milyar rupiah dan atau pasal 34 UU Th 2013 yang ancaman pidananya adalah maksimal 3 tahun serta denda maksimal 1 Milyar rupiah," beber kuasa hukum Jazila. 

Terkait alasan lain hingga kliennya melapor ke pihak berwajib, kuasa hukum Jazila menilai Koperasi tidak dibenarkan jika menjadikan ATM kliennya (selaku karyawan PT Samporna kraksaan) sebagai barang jaminan yang dikuasai oleh koperasi. Disamping tidak dibenarkan oleh hukum, juga berpotensi memberikan peluang bagi Koperasi untuk mengelapkan uang bayaran kliennya yang cair dalam setiap minggu dalam ATM tersebut. Sebab, dari ATM tersebut koperasi dapat mengambil sendiri uang bayaran kliennya tanpa dapat dikontrol oleh pemilik ATM tersebut. 

"Klien kami juga melaporkan atau mengadukan adanya dugaan pengelapan uang ATM miliknya yang diduga dilakukan oleh pihak Koperasi," katanya. 

Hal ini, lanjut Taufiq, karena uang gajian kliennya tidak bisa diambil sendiri lantaran ATM-nya dikuasai oleh pihak Koperasi. Sehingga pihak koperasi Citra Mandiri Raya Malang dengan leluasa dapat mengambil uang gajian tersebut tanpa dapat dikontrol oleh pemilik ATM (pelapor). "Koperasi itu dilaporkan oleh klien kami atas dugaan telah melanggar pasal 372 KUHP," bebernya. 

Kuasa hukum Jazila juga mengatakan bahwa sebagai kuasa hukum pelapor akan bekerja sama dengan polisi untuk memberikan pendidikan hukum yang baik dan benar bagi masyarakat probolinggo bahwa tidak boleh ada satu koperasi pun (yang tidak punya ijin dari BI dan OJK) menjalankan usaha simpan pinjam seperti layaknya Bank. 

"Terlebih jika koperasi tersebut menjalankan usahanya dengan melanggar hukum seperti pembuatan klausula baku, memberikan suku bunga yang sangat tinggi dan tidak jelas sehingga dapat mencekik masyarakat yang pinjam kepadanya. Artinya kami mencegah dan berusaha menghapuskan jika ada koperasi atau badan-badan usaha yang tidak punya ijin dan bekerja layaknya rentenir agar bisa dihapuskan diseluruh Indonesia, minimal fokusnya diprobolinggo. Dan semoga masyarakat pun sadar akan norma-norma ini dan menjauhi perjanjian berupa memberikan ATM sebagai jaminannya pada Bank ataupun pada usaha simpan pinjam lainnya," paparnya. 

Sementara itu, kuasa hukum dari pihak Koperasi Citra Mandiri, Atik Kristiana, SH., MH.,mengatakan belum bisa memberikan tanggapan terkait kliennya yang telah dilaporkan oleh Jazila ke pihak berwajib. "Saya baru tahu, jadi belum bisa memberikan tanggapan," ucap Atik dengan singkat. 

Reporter : Tim
Editor : Abdul Hakim
444
Berita Sebelumnya Peran Ajendam XVIII/Kasuari Tingkatkan SDM Prajurit
Berita Selanjutnya 21 Perguruan Resmi Daftar Pada Open Turnamen Karate KKI Lhokseumawe CUP I

Komentar Anda