Portal Indonesia
Idul adha

Spanduk di Desa Ketangi Purworejo Jadi Sorotan Warga

berita terkini
Spanduk yang dipasang di sekolah PAUD Ketangi, Purwodadi, Purworejo
ramadhan

PORTALINDONESIA.NET, PURWOREJO - Umumnya di bulan Agustus, warga Indonesia memasang umbul umbul untuk memeriahkan hari Kemerdekaan Indonesia. Namun di bulan Agustus tahun ini, di Desa Ketangi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, ada pemandangan yang berbeda. 

Di sejumlah titik di Desa Ketangi ini, terpasang beberapa spanduk. Dalam spanduk tersebut terdapat tulisan yang bersifat pemberitahuan, bahwa akan dilakukan pembongkaran sebagian gedung berikut teras dan sambungan listrik di sebuah sekolahan PAUD, dan penutupan gorong gorong dibeberapa titik di desa tersebut. Lalu pada spanduk ini, juga terdapat tulisan Ambyah P. Sutanto. 

Informasi dihimpun portalindonesia.net menyebutkan, bahwa pemasangan spanduk oleh beberapa warga tersebut atas perintah Ambyah P. Sutanto.

Dan berdasarkan hasil penelusuran wartawan media ini, Ambyah P. Sutanto adalah mantan petinju nasional dan juga mantan Kepala Desa Ketangi yang saat ini masih berada di balik jeruji besi karena tersandung hukum. 

Ketika ditemui, Ambyah mengatakan sengaja memesan spanduk tersebut, karena merasakan proses hukum terhadap dirinya meninggalkan permasalahan di Desa Ketangi, dan pemasangan spanduk itu dimaksud agar warga masyarakat mengetahui jika bangunan tersebut masih dalam persoalan hukum yang dianggap masih salah dalam penghitungan.

“Proses hukum menurut saya cenderung tidak fair, karena merugikan kami dan desa kami. Sebenarnya ini bukan untuk saya sendiri, tetapi untuk desa kami. Karna proses hukum yang berjalan sebetulnya cenderung tidak fer dari awal,” kata Ambyah, saat ditemui portalindonesia.net di Lapas Kabupaten Purworejo, Senin (5/8/2019). 

Menurutnya, hasil audit inpektorat dan hasil pemeriksaan BPKP perwakilan Jawa Tengah dalam sidang tipikor waktu lalu, tidak sesuai fakta dilapangan.

“Dari resum unit tipikor, dakwaan jaksa, dan dari fakta persidangan yang kami sampaikan tidak mempengaruhi untuk gambaran baru, sebenarnya kejadian sebenarnya seperti apa, dan terakhir keputusan memang kami trima. Tapi kami hanya minta ada keadilan dalam proses hukum, yang menurut saya yang menjadi dasar hukum kami adalah hasil kinerja yang tidak profesional dan tidak benar. Karena kegiatan yang telah saya lakukan tidak pernah diperhitungkan,” jelasnya.

Ambyah mengakui bahwa dirinya telah mengirimkan surat kepada Pejabat (Pj) Kades Ketangi guna mengajak menghitung ulang kembali nilai kegiatan dan bangunan pada hasil pengelolaan keuangan desa, namun Pj kades dua kali diajak tidak bersedia.

“Paling gampang gini, jika gedung PAUD mau dipakai ya bayar dulu uang saya, gorong gorong kalau mereka tidak mau bayar ya kami tutup biar banjir, jalan kami bongkar dengan sewa alat berat selesai. Tapi kan yang rugi desa, karena proses hukum yang tidak benar, jika fair dari seluruh kesaksian semua tidak ada kerugian, namun hanya karena kesalahan admintrasi,” tegasnya. 

Masih menurut Ambyah, jika ajakannya untuk menghitung ulang tidak dipenuhi dan gedung PAUD tidak digunakan, maka dirinya akan membongkar gedung PAUD, dan menutup gorong gorong, lantaran dianggap aset aset bangunan yang ada sebagian adalah milik pribadinya, karena dia menganggap bahwa kegiatan pembangunan aset itu sebagian menggunakan dana pribadinya sebagai pengganti dana desa yang dianggap hilang saat itu. 

Ambyah berharap pihak Pj dan BPKP mau meninjau ulang penghitungan nilai dan bangunan hasil pengelolaan keuangan desa, sehingga bangunan tidak sampai dalam proses pembongkaran.

(Photo: Saat warga sedang memasang spanduk di atas gorong gorong)

Di tempat terpisah PJ Desa Ketangi, Tri Haryanto mengaku telah menerima surat ajakan hitung ulang itu, namun pihaknya tidak bisa berbuat apa apa, lantaran dirinya merupakan orang baru dan hanya sebagai Pj di desa tersebut.

“Nek saya terserah Pak Ambyah saja, karena saat pembangunan saya belum ada disana, dan status kepemilikan aset apakah milik desa, supliyer atau pribadi Pak Ambyah, saya tidak tahu. Karena bila itu masih sengketa sudah menjadi ranah pihak pengadilan,” katanya. 

Pihaknya justru menganggap kasus hukum Ambyah cukup mengganggu roda pemerintahan desa. Namun demikian pihaknya juga berharap kasus itu bisa segera selesai hingga dilakukannya pergantian kepemimpinan kepala desa baru yang akan digelar pada 27 september mendatang, dalam pemilihan kepala desa antar waktu.

"Semoga cepet selesai masalahnya, kasihan bagi kepala desa yang akan datang, menjadi beban dalam menjalankan roda pemerintahan," ungkap Tri.

Disinggung dari status kepemilikan PAUD dan gorong gorong, Tri menyampaikan bahwa belum tahu karena itu wewenang pengadilan yang menentukan.

Kata Tri, ada inspektorat untuk memeriksa administrasi. Arsip sudah dibawa oleh penegak hukum untuk bukti. "Bulan november DD tahap 1 tahun 2018 Rp 130an juta," ungkapnya. 

Tri menambahkan, kalau bisa permasalahan diselesaikan setelah duduk bersama. "Pembongkaran monggo, kan ada pihak berwenang. Warga manut sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau gorong-gorong diitutup dan mengakibatkan banjir, malah akan menimbulkan masalah baru," beber Pj Kades Ketangi. 

Untuk diketahui, spanduk yang telah dipasang di sejumlah titik itu, diantaranya di sekolah PAUD Ketangi. Pada spanduk itu bertuliskan "Mohon Maaf Sebagian besar bangunan teras dan sebagian listrik gedung PAUD ini akan kami bongkar karena BPKP perwakilan Jawa Tengah dalam audit pengelolaanya keuangan Desa Ketangi tahun 2015 s/d 2017 tidak menghitung nilai bangunan dan kegiatan kegiatan di luar perencanaan APBDes. Ambyah P. Sutanto. 

Sementara pada spanduk di lokasi lainnya, bertuliskan "Mohon Maaf Gorong-gorong ini dan pada 5 tempat lainya terpaksa kami tutup untuk tidak digunakan karena BPKD perwakilan Jawa Tengah dalam audit pengelolaan keuangan Desa Ketangi tahun 2015 s/d 2017 tidak menghitung nilai bangunan dan kegiatan kegiatan di luar perencanaan APBDes. Ambyah P. Sutanto. 

Reporter : Fauzi
Editor : Abdul Hakim
444
Berita Sebelumnya Bupati Sidoarjo Lepas Pemberangkatan Kloter Terakhir 324 CJH
Berita Selanjutnya Upacara Kerakyatan Hari Kemerdekaan di Pantai Ngliyep 

Komentar Anda